Bisa Jadi Anggota Penyelenggara Pemilu, KPUD Sulteng: Disabilitas Punya Hak

Kamibijak.com, Infosiana – Warga disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat umumnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan bahwa disabilitas boleh menjadi penyelenggara pemilu contohnya seperti menjadi panitia pemungutan suara (PPS).

"Penyandang disabilitas atau masyarakat berkebutuhan khusus dapat menjadi anggota PPS dan KPPS," jelas Sahran Raden, anggota KPUD Provinsi Sulteng Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM di Palu seperti yang dilansir oleh medcom.id pada Senin, (16/01/2023) lalu.

Sekarang pembentukan kepanitian pemungutan suara sedang membentuk badan ad hoc untuk 12 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah.

"Masyarakat sangat antusias untuk mengikuti proses perekrutan PPS di semua kabupaten dan kota di Sulteng," kata Sahran.

Ia menegaskan disabilitas akan diberikan aksesibilitas oleh KPUD Sulteng untuk mengikuti proses seleksi PPS.

Jika dalam proses perekrutan dipandang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka disabilitas miliki hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu 2024 di tingkat desa.

Ia mengatakan persyaratan calon anggota PPS dan KPPS, yaitu memiliki kecakapan dan kemampuan penguasaan teknologi, sehingga mampu mengoperasikan teknologi juga menjadi syarat yang diberlakukan.

Dalam perekrutan badan ad hoc ini harus terdiri dari masyarakat umum, tokoh masyarakat dan pelajar/mahasiswa. Kemudian juga memperhatikan keterwakilan perempuan 30 persen.

"Namun, semua calon atau pendaftar harus memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, dan adil, termasuk tidak pernah dipidana, bebas dari narkoba, serta tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian oleh KPU dan DKPP," tutup Sahran. (MG/Disha)

Sumber: medcom.id

Follow kami juga di sini: