Bukan Lockdown, Jokowi Putuskan Status PSBB untuk Tekan Penyebaran Virus Corona

Kamibijak.com, Infosiana. Wabah virus Corona di Indonesia kian hari semakin mengkhawatirkan. Jumlah kasus positif setiap harinya semakin bertambah, banyak pasien yang meninggal akibat terinfeksi virus ini. 

Dilansir dari kumparan.com per Senin (30/3), jumlah kasus positif Corona sudah mencapai 1.414 kasus. Desakan dari berbagai pihak agar pemerintah memberlakukan lockdown pun muncul. Lockdown dinilai efektif untuk menekan penyebaran virus Corona. 
Meskipun begitu, Presiden RI Joko Widodo tidak memberlakukan lockdown. Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Karantina Kesehatan.

Keputusan yang diterapkan Presiden Ri dalam menyikapi isu virus Corona sangat disayangkan oleh berbagai kalangan. Sejumlah tokoh dari DPR hingga IDI pun mendesak pemerintah untuk memberlakukan lockdown. 

Ketua Satgas Covid-19 IDI, Zubairi Djoerban, merasa setuju jika lockdown di Indonesia diterapkan. IDI juga merasa tak masalah jika mengacu pada keputusan Jokowi untuk memberlakukan status Indonesia dengan PSBB yaitu untuk membatasi bahkan mengisolasi warga di rumah.

"Sangat setuju banget lockdown dan minta segera, itu penting,” ucap Zubairi kepada wartawan, Minggu (22/3).

Selain IDI, Sandiaga Uno yang merupakan seorang pengusaha dan politikus Gerindra juga gusar dengan pemerintah yang menolak diberlakukannya lockdown. Menurutnya, Jakarta terutama wilayah Jakarta Selatan tempatnya dia tinggal, seharusnya sudah diberlakukan lockdown.

"Jakarta sebagai zona merah terutama Jakarta Selatan adalah episentrum penyebaran Corona. Seharusnya jadi model untuk karantina wilayah atau partial lockdown," ucap Sandiaga Uno dalam postingan Instagramnya, Senin (30/3).

Menurutnya, partial lockdown (merujuk wilayah bukan negara) bukan lagi menjadi opsi dikala kasus Corona semakin meningkat dan semakin menyebar di Indonesia. Opsi ini sudah harus diterapkan oleh pemerintah.

"Soal hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi mungkin bisa kita negosiasikan nanti, tapi nyawa dan kehidupan rakyat tak ada ruang untuk perdebatan," ujar Sandi.

Selain politikus Gerindra, desakan lain juga datang dari politikus PAN, Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal Eko Patrio. Dilansir dari kumparan.com, menurutnya DKI Jakarta perlu mempersiapkan dana Rp 5-7 Triliun jika lockdown diberlakukan selama satu bulan.

"Dana tersebut berdasarkan asumsi dari tiap 2,6 juta rumah tangga di DKI Jakarta mendapatkan Rp 2-3 juta per-bulan. Dana ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama dilakukan lockdown," kata Eko yang juga Ketua DPW PAN DKI.

Sama dengan koleganya di PAN, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay juga meminta pemerintah untuk menyiapkan segala konsekuensi jika lockdown benar-benar dilakukan dan diterapkan nantinya seperti pendistribusian bahan pangan dan bantuan lainnya.  

Beliau menilai lockdown bukanlah perkara mudah untuk dilakukan, namun lockdown menjadi opsi terbaik untuk menekan angka penyebaran virus Corona supaya tidak semakin meluas ke berbagai wilayah. Jika lockdown diberlakukan makan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Sumber:https://kumparan.com/kumparannews/pupus-harapan-lockdown-setelah-jokowi-terbitkan-status-psbb-1t7zUirWKnI

----

Jangan lupa subscribe, tinggal komentar dan share.
KamiBijakID Channel: http://bit.ly/KamiBijakIDChannel

Follow kami juga di sini:
Website:http://bit.ly/KamiBijakcom
Instagram: http://bit.ly/KamiBijakIDInstagram
Facebook: http://bit.ly/KamiBijakIDFacebook

Terima kasih sudah menonton, Like, Follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.