Dampak Pemangkasan Anggaran, KND Hanya Tersisa Rp 500 Juta untuk 2025

KamiBijak.com, Infosiana - Pemangkasan anggaran besar-besaran terhadap Komisi Nasional Disabilitas (KND) menimbulkan kekhawatiran besar. Dengan hanya tersisa Rp 500 juta dari sebelumnya Rp 5,6 miliar, bagaimana dampaknya terhadap advokasi dan perlindungan hak penyandang disabilitas? Artikel ini akan mengulas situasi terkini, dampak pemangkasan, serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala anggaran ini.

Anggaran KND Dipangkas Drastis, Hanya Tersisa Rp 500 Juta

Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengalami pemangkasan anggaran signifikan akibat kebijakan efisiensi belanja negara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Anggaran KND yang semula Rp 5,6 miliar kini hanya tersisa Rp 500 juta untuk membiayai program dan operasional kesekretariatan di luar gaji pegawai.

Komisioner KND, Kikin Purnawirawan Tarigan, menyoroti bahwa mayoritas anggaran KND digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka monitoring, evaluasi, dan advokasi hak penyandang disabilitas. Dengan pemotongan anggaran ini, maka tugas-tugas tersebut dipastikan akan terkendala.

Kikin mengungkapkan bahwa pemangkasan ini tidak hanya berdampak pada operasional, tetapi juga menghambat regenerasi kepengurusan KND. Pada 2025, seharusnya sudah mulai disiapkan seleksi komisioner baru untuk periode 2026-2031. Draft Peraturan Presiden terkait seleksi KND dan perangkat kerjanya pun seharusnya sudah disusun tahun ini.

Selain itu, keterbatasan anggaran ini membuat layanan terhadap penyandang disabilitas semakin terhalang. Meskipun KND akan tetap memanfaatkan pusat kontak Disabilitas Tanah Air, keterbatasan sumber daya tersebut berpotensi mengurangi efektivitas operasional layanan advokasi dan perlindungan hak disabilitas.

Kebijakan Pemangkasan Anggaran dan Reaksi Beragam

Pada Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 256,1 triliun berasal dari belanja kementerian dan lembaga, sementara Rp 50,59 triliun dari dana transfer daerah.

Kebijakan ini menuai beberapa reaksi, khususnya karena kabinet pemerintahan mayoritas baru dan memiliki kementerian serta lembaga yang cukup besar dengan anggaran yang belum stabil. Karena banyaknya demonstrasi, Presiden Prabowo meminta Kementerian Keuangan untuk menyusun ulang strategi penghematan anggaran.

Harapan KND: Afirmasi Anggaran dan Keberlanjutan Program

Saat ini, satuan kerja anggaran KND masih berada di bawah Kementerian Sosial karena lembaganya sendiri belum berdiri secara independen. Oleh karena itu, KND sudah meminta afirmasi anggaran ke Menteri Sosial untuk bisa diserahkan ke pihak yang berwenang.

Kikin berharap pemerintah memahami entitas KND dan urgensinya karena kepentingan tersebut memiliki nilai strategis dalam pasal Asta Cita yang merupakan prioritas nasional. Meskipun mendapatkan dana yang terbatas, KND tetap berusaha melaksanakan program advokasi dan perlindungan hak penyandang disabilitas dengan biaya yang ada. Namun, tanpa tambahan anggaran, efektivitas kerja KND akan jauh berkurang.

Pemangkasan anggaran KND dari Rp 5,6 miliar menjadi Rp 500 juta merupakan tantangan besar bagi KND. Tanpa anggaran yang mencukupi, upaya monitoring, evaluasi, dan advokasi penyandang disabilitas tidak dapat berjalan optimal. KND berharap pemerintah dapat memberikan solusi afirmatif untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas tetap terlindungi. (Restu)

Sumber: tempo.co