Dinilai Diskriminatif Terhadap Disabilitas, RUU Kesehatan Dikritik

Kamibijak.com, Infosiana – Koordinator Divisi Advokasi Perhimpunan Jiwa Sehat, Fatum Ade, mengkritik proses pembentukan dan isi dari RUU Kesehatan. 

Ia berpendapat bahwa partisipasi publik dalam pembentukan RUU tersebut sangat minim, sehingga ia menuntut agar pemerintah membuka kembali ruang partisipasi publik agar masyarakat dapat memahami isi substansi dari RUU tersebut.

Sebuah koalisi yang terdiri dari organisasi disabilitas dan organisasi untuk penyakit kronis dan langka juga mengeluarkan pernyataan yang menuntut agar pemerintah membuka kembali ruang partisipasi publik serta mempublikasikan pasal-pasal dalam RUU Kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Fatum Ade juga mengkritik beberapa pasal kontroversial dalam RUU tersebut, seperti Pasal 4 ayat (3) yang dinilai diskriminatif terhadap penderita gangguan mental psikososial karena memungkinkan mereka kehilangan hak untuk menolak atau menerima perawatan di Rumah Sakit Jiwa tanpa persetujuan dirinya. Selain itu, Pasal 135 ayat (1) juga dinilai mempersulit para kaum disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan.

Dhede, perempuan yang mengeluarkan pernyataan atas nama koalisi tersebut, menuntut agar pemerintah membuka kembali ruang partisipasi publik dan menghapus pasal-pasal diskriminatif dalam RUU Kesehatan.

Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai koordinator wakil pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR.

Sebelumnya, kritikan terhadap RUU Kesehatan juga muncul dari berbagai organisasi profesi tenaga kesehatan, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mengkritisi penghapusan aturan resertifikasi bagi dokter spesialis dalam RUU tersebut. (MG/Disha)

Sumber: tempo.co

Follow kami juga di sini: