Kementerian Pendidikan Ajak Masyarakat Ciptakan Pendidikan Adil untuk Anak Disabilitas
Ketua Dharma Wanita Pusat mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan Pendidikan Inklusi yang kondusif dan suportif.
Kamibijak.com, Infosiana – Hari Pendidikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Mei menjadi pengingat bahwa semua anak, termasuk anak disabilitas, memiliki hak untuk sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebelumnya telah mengajak masyarakat untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak, tanpa memandang perbedaan. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahun sekitar 3.000 sampai 5.000 anak lahir dengan kondisi down syndrome. Hingga kini, diperkirakan terdapat 8 juta disabilitas down syndrome di seluruh dunia, dan belum termasuk dengan ragam disabilitas lainnya. Oleh karena itu, Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar berupaya mendorong tumbuhnya sekolah inklusi.
Dalam webinar di Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2023, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdas Dikmen), Iwan Syahril, mengatakan bahwa prinsipnya, sekolah harus hadir untuk memberikan kesetaraan hak bagi setiap anak dan menghadirkan pembelajaran yang mengakomodasi semua peserta didik, termasuk bagi disabilitas. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, sebanyak 40.928 sekolah telah melaksanakan pendidikan inklusif, baik di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta. Dari jumlah satuan pendidikan tersebut, sebanyak 135.946 peserta didik disabilitas telah melaksanakan pembelajaran di dalamnya.
Iwan Syahril berpesan kepada masyarakat agar terus memberikan motivasi dan kekuatan psikologis bagi orangtua anak disabilitas, seperti down syndrome. Ia juga mengajak masyarakat agar memberikan ruang bagi anak-anak down syndrome dan disabilitas lainnya untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Menurut Ketua Dharma Wanita Pusat, Franka Makarim, masih banyak anak down syndrome yang mengalami diskriminasi karena kondisi yang disandang. Hal tersebut tidak hanya merugikan anak, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya.
Franka Makarim juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menguatkan tekad mewujudkan pendidikan yang kondusif dan suportif. Ia berharap masyarakat dapat meninggalkan stigma masa lalu terhadap anak down syndrome dan disabilitas lainnya. Di antaranya anggapan bahwa mereka adalah objek yang memerlukan orang lain, bahkan ketergantungan pada pertolongan orang lain. Franka mengatakan bahwa setiap anak memiliki potensi yang dapat mendukung kemajuan masyarakat serta bangsa dan negara. (MG/Disha)
Sumber: liputan6.com
Follow kami juga di sini: