Kesenjangan Tarif KRL Ciptakan Keadilan yang Bias

Kamibijak.com, Infosiana  – Budi Karya Sumandi, Menteri Perhubungan (Menhub) mewacanakan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) tanpa subsidi bagi penumpang ‘Orang Kaya’.

"Kalau (tarif) KRL enggak naik. InsyaAllah 2023 tidak naik. Tapi, nanti pakai kartu. Yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain," jelas Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta seperti yang dilansir dari merahputih.com pada Selasa, (27/12/22) lalu.

Wacana perubahan tarif tersebut tentunya menuai bermacam-macam respon. Hal ini terjadi juga karena bisa dianggap tidak adil bagi semua pengguna KRL.

Azas Tigor Nainggolan, seorang pengamat transportasi ikut merespon wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan subsidi ke semua penumpang.

"Masyarakat yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan kereta api, sehingga kemacetan bisa berkurang," kata Tigor.

Ia juga mengatakan bahwa ada baiknya pemerintah fokus pada upaya perbaikan pelayanan transportasi publik agar lebih banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitasnya seperti KRL commuterline.

"Jadi menurut saya yang harus difokuskan saat ini adalah meningkatkan pelayanan angkutan umum massal dan juga aksesnya dengan tarif yang terjangkau,” lanjutnya.

Di satu sisi lainnya, Djoko Setijowarno, seorang pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) tidak mempermasalahkan perbedaan tarif yang akan dipungut oleh pemerintah.

Djoko merasa transportasi umum seperti Bus Trans Jateng dan Semarang sudah lebih dulu memberlakukan penarikan tarif berdasarkan kelompok seperti wacana ini.

"Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Malahan, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," ungkap Djoko.

Ia menilai kebijakan itu seharusnya sejalan dengan penekanan biaya transportasi masyarakat dengan pendapatan mereka. Mengingat ongkos naik KRL Jabodetabek memang murah. Namun, terdapat biaya tambahan lainnya seperti transit ke poin tujuan utama. Hal ini patut diperhitungkan menurut Djoko.

Ia juga menyayangkan bahwa kebijakan ini juga rentan akan manipulasi, sehingga ada baiknya masyarakat selalu melakukan sidak dan sanksi sepadan terhadap oknum yang berbohong.

"Bisa saja kartunya dipakai orang tapi kalau ketahuan ada sidak nanti dia kena dan dikasih sanksi denda yang tinggi sehingga orang ada efek jera," jelasnya.

Respon lainnya datang dari Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ia meminta Menhub untuk membatalkan wacana tersebut karena kebijakan tersebut bisa menimbulkan masalah. Tulus mengatakan bahwa subsidi transportasi publik harus dilakukan secara merata agar pengguna kendaraan pribadi mau ikut menggunakan KRL.

"Sistem dual tarif tidak lazim dalam sistem transportasi massal manapun di dunia. Kemudian, sistem tersebut secara operasional sulit diimplementasikan dan sangat sulit menentukan mana konsumen mampu/kaya, dan mana konsumen tidak mampu," kata Tulus seperti yang dilansir dari MerahPutih.com pada Rabu (01/04/23) lalu. 

Sementara itu, Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Regulator, seperti Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan  mengenai wacana penyesuaian tarif.

Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid juga ikut merespons wacana pemerintah ini, politisi yang berasal dari Partai Demokrat itu mengingatkan agar fungsi KRL bisa dikembalikan dalam sebagai sebuah fasilitas publik yang memiliki tujuan untuk perbaikan lingkungan, kemacetan dan sebagainya.

"Subsidi berlaku bagi siapa saja yang menggunakan moda transportasi tersebut. Kalau ini dilakukan maka usaha kita mengalihkan masyarakat ke moda transportasi umum bisa berhasil," tutupnya. (MG/Disha)

Sumber : liputan6.com