Keterlibatan Disabilitas di Pemilu Minim, Bamsoet: Konstitusi Telah Menjamin Hak Disabilitas

Kamibijak.com, Infosiana – Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengatakan bahwa keterlibatan disabilitas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) masih sangat minim.

“Keterlibatan penyandang disabilitas di Pemilu disebut masih sangat minim. Padahal, konstitusi telah menjamin hak-hal politik difabel atau disabilitas sejak tahun 2011,” jelasnya dalam keterangan pers pada Selasa, (21/2/2023) lalu.

Maka dari itu, Bamsoet pun memberikan respon sebagai berikut:

Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk ikut khawatir terhadap permasalahan tersebut karena disabilitas mempunyai hak suara dalam pemilu.

KPU dapat melakukan sensus untuk memetakan pemilih difabel dengan kategori disabilitasnya.

“Sehingga diharapkan, dengan upaya-upaya tersebut mampu meningkatkan partisipasi disabilitas dalam Pemilu,” katanya.

Kemudian, Bamsoet juga meminta KPU terus berupaya pemutakhiran data dan integrasi pendataan khusus disabilitas. Mulai dari pendaftaran identitas hingga pemenuhan kebutuhan khusus, aksesibilitas, layanan dan fasilitas di setiap TPS dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas.

Bamsoet mendesak pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap disabilitas. Selain terus mengingatkan kepada semua pihak bahwa difabel memiliki hak, status, dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara lainnya.

“Mengingat ketidakpercayaan difabel karena faktor keterbatasan fisik serta pola pikir di masyarakat sangat memengaruhi mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu hingga mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.” jelas Bamsoet.

Terakhir, Bamsoet meminta negara untuk benar-benar menjamin hak disabilitas, khususnya selama pemilu 2024, dan memastikan pemilu 2024 sangat bersahabat dengan disabilitas dan kelompok minoritas lainnya. (MG/Disha)

Sumber: liputan6.com