Masukan Dari Pakar Perihal Kebijakan PPDB Jalur Afirmasi Disabilitas

KamiBijak.com, Berita - Pemerintah memberlakukan kebijakan untuk membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur afirmasi disabilitas dengan kuota khusus. Namun, pada praktiknya masih banyak yang perlu dilakukan bagi sekolah.

Pakar Kebijakan Pendidikan sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Dr. Arif Rohman menilai kuota dalam kebijakan sekolah inklusif yang menerima siswa disabilitas ini masih kurang. Meski begitu, jika kuotanya ditambah, bakal berdampak pada pihak sekolah.

"Sekolah inklusif atau kelas inklusif, jadi memfasilitasi anak-anak ABK. Nah ini kuotanya terlalu sedikit. Padahal kenyataannya ini kalau menurut statistik semakin banyak. Tapi sekolah juga khawatir kalau terlalu banyak ABK nanti, satu akan menyulitkan guru untuk mengajar, kedua nanti kalau harus bersaing dengan sekolah yang berkompetisi itu agregat atau rata-ratanya akan turun. Ini memang dilema ketika pemerintah menerapkan kebijakan sekolah inklusif," ujar Arif.

Arif menilai kebijakan ini harus rutin dievaluasi jika bakal terus diberlakukan. Utamanya mengenai kesiapan sekolah untuk memfasilitasi siswa disabilitas, seperti guru pendamping. Selain jumlah kuota, pihak sekolah musti menyiapkan beberapa sarana pendukung yang ramah disabilitas, misalnya tangga, area parkir, hingga kamar mandi.

Menurut Arif, tak hanya peran sekolah tapi peranan orang tua juga penting dalam hal ini. Orang tua siswa disabilitas memang harus mengeluarkan upaya yang lebih, terutama cara anak bersosialisasi saat di sekolah.

"Orang tua juga harus sadar diri, spend lebih untuk mencari guru pendamping, sering datang ke sekolah, sering diskusi dengan guru, untuk kebaikan anak-anaknya," tutupnya. (Restu)

Sumber: detik.com

Like, Follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat.