Mendorong Pembangunan Inklusif: Langkah Nyata Menuju Kesejahteraan Disabilitas

KamiBijak.com, Berita -  Dunia kini sepakat untuk memperkuat pembangunan yang inklusif demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor dalam menjalankan kesepakatan global tersebut. Ia menyebut, pemerataan kesejahteraan tak akan terwujud tanpa perhatian serius terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Disabilitas Global (Global Disability Summit) yang berlangsung di Berlin pada 3 April 2025, tercapai kesepakatan bahwa minimal 15 persen proyek pembangunan nasional di berbagai negara harus berfokus pada inklusi penyandang disabilitas. Fakta saat ini menunjukkan bahwa baru sekitar 6 persen proyek pembangunan dunia yang benar-benar mengakomodasi tujuan tersebut.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai dorongan internasional ini sangat krusial untuk memperkuat kembali komitmen tiap negara dalam membangun lingkungan yang setara dan memberdayakan. Ia menekankan bahwa pembangunan inklusif bukan hanya soal keadilan, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas nasional.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, Rerie melihat bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Memberikan ruang partisipasi yang luas kepada mereka akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. "Semakin banyak warga yang produktif, semakin besar pula dorongan untuk pembangunan ekonomi nasional," ujarnya.

Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI (Foto : Dok Liputan6)

Rerie juga menyoroti pentingnya pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan agar tercipta lingkungan yang mendukung kesetaraan, kemandirian, dan kesejahteraan. Menurutnya, langkah ini tak bisa hanya menjadi wacana, tapi harus diterapkan secara nyata di berbagai sektor.

Sebagai contoh konkret, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menghidupkan ruang publik seperti taman-taman kota dengan melibatkan penyandang disabilitas. Salah satu bentuk persiapannya adalah penyelenggaraan pelatihan barista khusus bagi kelompok ini. Inisiatif seperti ini dinilai mampu mendorong keterlibatan dan memberikan nilai ekonomi bagi para penyandang disabilitas.

Dalam konteks ketenagakerjaan, Rerie menyoroti data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020, yang mencatat hanya sekitar 9 persen dari total 8 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang berhasil masuk ke dunia kerja. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar yang harus segera diatasi.

Ia mendesak pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah nyata melalui identifikasi permasalahan dan penciptaan solusi strategis guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pembangunan inklusif bukan hanya menjadi slogan, tapi juga wujud nyata komitmen bangsa dalam menjamin kesejahteraan semua warganya. (Restu)

Sumber: Liputan6