Pramono: Setiap Kota di Jakarta Akan Miliki Sekolah Disabilitas

KamiBijak.com, Infosiana - Jakarta menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Banyak daerah yang belum memiliki sekolah khusus yang memadai, menyebabkan kesenjangan dalam pendidikan inklusif. Dengan kebijakan baru dari Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, setiap kota/kabupaten di Jakarta diharapkan memiliki sekolah khusus disabilitas untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara.

Komitmen Pramono Anung untuk Pendidikan Disabilitas di Jakarta

JAKARTA – Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung, menegaskan bahwa setiap kota/kabupaten di Jakarta harus memiliki minimal satu sekolah khusus untuk anak-anak disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan akses pendidikan yang setara bagi semua warga Jakarta, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

"Di Jakarta Utara, saat saya melakukan belanja masalah, saya menemukan bahwa di sana tidak ada sekolah khusus untuk difabel. Saya akan menindaklanjuti ini karena setiap kota/kabupaten minimal harus memiliki satu sekolah khusus difabel. Masa tidak ada sekolah difabel?" ujar Pramono saat ditemui wartawan di TMII, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2025).

Tantangan Pendidikan bagi Anak Disabilitas di Jakarta

Saat ini, akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan besar. Studi dari UNICEF juga menunjukkan bahwa anak-anak disabilitas memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan dasar dibandingkan dengan anak-anak non-disabilitas. Banyak dari mereka yang kesulitan mendapatkan fasilitas belajar yang layak, guru yang kompeten, serta dukungan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa permasalahan yang sering terjadi di antaranya:

• Minimnya sekolah khusus disabilitas di berbagai wilayah Jakarta.
• Kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dalam menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus.
• Kurangnya fasilitas dan infrastruktur inklusif yang mendukung proses pembelajaran mereka.
• Tidak semua sekolah negeri menerima siswa disabilitas, sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus harus mencari sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Solusi dan Rencana Implementasi Sekolah Disabilitas

Sebagai langkah awal, Pramono Anung bersama Wakil Gubernur terpilih, Rano Karno, berencana membangun sekolah khusus bagi anak-anak disabilitas, dengan target pembangunan tahap pertama dimulai pada tahun 2026 dan selesai dalam tiga tahun ke depan. Selain itu, mereka akan memastikan kebijakan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) juga dapat diakses oleh penyandang disabilitas tanpa hambatan.

"Bagi saya, ini lebih penting daripada yang lain. Pendidikan untuk difabel harus menjadi prioritas. Kami juga akan memperhatikan kesejahteraan lansia dan kelompok rentan lainnya," ujar Pramono.

Untuk mendukung pendidikan inklusif ini, beberapa kebijakan yang akan diimplementasikan adalah:

1. Membangun sekolah khusus disabilitas di setiap kota/kabupaten di Jakarta.
2. Meningkatkan pelatihan bagi tenaga pendidik agar lebih kompeten dalam menangani siswa berkebutuhan khusus.
3. Memastikan fasilitas sekolah ramah disabilitas, seperti akses kursi roda, alat bantu dengar, serta teknologi pendukung pembelajaran lainnya.
4. Mendorong kebijakan inklusif di sekolah umum, sehingga lebih banyak siswa disabilitas yang dapat bersekolah tanpa diskriminasi.
5. Menyediakan beasiswa dan bantuan finansial bagi keluarga yang membutuhkan dukungan untuk pendidikan anak disabilitas.

Kritik dan Harapan Masyarakat

Meskipun rencana ini mendapat sambutan positif, banyak pihak yang masih meragukan realisasi kebijakan ini mengingat janji serupa pernah diungkapkan oleh pemimpin sebelumnya. Organisasi pemerhati disabilitas menekankan bahwa kebijakan ini harus benar-benar dijalankan dengan serius, bukan hanya sebatas janji kampanye.

"Kami berharap pemerintah serius dalam membangun sekolah ini dan tidak berhenti di wacana saja. Pendidikan bagi anak-anak disabilitas bukan sekadar tambahan, tetapi hak mereka sebagai warga negara," ujar Siti Rahma, aktivis disabilitas.

Kesimpulan

Pendidikan bagi anak disabilitas harus menjadi prioritas dan bukan sekadar wacana politik. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan tidak ada lagi anak disabilitas yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Sekarang saatnya pemerintah bertindak nyata dan memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Masyarakat dan organisasi sosial juga diharapkan ikut serta dalam mendukung inisiatif ini, baik melalui kampanye kesadaran, dukungan finansial, maupun kolaborasi dengan pemerintah untuk mempercepat realisasi sekolah disabilitas di setiap kota. (Restu)

Sumber: megapolitan.okezone.com