Wakil Ketua MPR RI Membuat Strategi Untuk Menciptakan Negara yang Ramah Disabilitas

KamiBijak.com, Infosiana – Dalam acara Forum Diskusi Denpasar 12 yang membahas tema "Mewujudkan Negara yang Ramah untuk Disabilitas," Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI, menyatakan bahwa langkah-langkah strategis diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung disabilitas. Menurutnya, kebijakan yang dibuat harus tepat sasaran dan mampu menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan disabilitas.

Lestari menjelaskan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) menyerukan agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan negara, termasuk teman-teman disabilitas. Lestari menyebutkan bahwa seruan tersebut merupakan bagian dari tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi, yaitu UUD 1945, yang bertujuan melindungi seluruh warga Indonesia.

Lestari, yang juga seorang legislator dari Dapil II Jawa Tengah, berharap agar implementasi kebijakan terkait pemberian hak yang sama kepada kelompok disabilitas dapat segera direalisasikan dengan konsistensi.

Menanggapi jumlah disabilitas kelompok sedang dan berat yang mencapai 4,3 juta orang pada tahun 2022, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Maliki, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya mendukung melalui pendataan disabilitas secara komprehensif di tanah air. Pendataan yang akurat diharapkan dapat membantu dalam memberikan dukungan yang tepat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Maliki menyadari bahwa kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh teman-teman disabilitas sudah cukup baik, tetapi masih terdapat kendala dalam mengakses layanan. Begitu pula dengan kepemilikan jaminan kesehatan yang tinggi (72%), namun belum diimbangi dengan kemudahan akses ke fasilitas kesehatan. Kepemilikan rekening teman-teman disabilitas juga masih rendah (23%), sehingga akses terhadap pemberdayaan ekonomi dan bantuan pemerintah masih minim.

Maliki menyoroti tantangan yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas di Indonesia, terutama dalam hal aksesibilitas di berbagai sektor dan ketidakmerataan kesetaraan. Meskipun regulasi terkait disabilitas dianggap sudah cukup lengkap, namun implementasinya di lapangan masih belum memadai. (Zevazan/MG)

Sumber: liputan KamiBijak